ForBALI Geruduk DPRD Bali, Pintu Ditutup Hadiahkan Replika Gembok

lilikbadung, 30 Apr 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

 

DENPASAR - DPRD Bali masih menjadi salah satu tujuan aksi ribuan massa ForBALI dan Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi pada Selasa (30/4) , Ketika konvoi massa ForBALI dan Pasubayan Desa Adat/Pakraman menggelar aksinya di depan Kantor DPRD Provinsi Bali , pintu gerbang gedung dewan tertutup sehingga massa tidak bisa masuk ke “rumah rakyat” tersebut.

ForBALI lantas melakukan tindakan dengan memberikan "Replika Gembok ForBALI dari luar gerbang yang ditutup itu. “Ini merupakan tindakan simbolis sebagai bentuk protes kepada DPRD yang selalu menutup gedung, tidak menemui rakyatnya dan sampai sekarang tidak ada tindakan politik yang dilakukan,” ujar Koordinator ForBALI, I Wayan “Gendo” Suardana.

Dari pantauan Journalist Indonesia Satu Bali, penggembokan secara simbolis itu tidak sampai merusak gerbang ataupun dilakukan secara permanen. DPRD Bali secara kelembagaan diminta turut mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo seperti yang sudah dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dalam hal ini, meminta agar Teluk Benoa dikembalikan menjadi kawasan konservasi. Dalam aksinya, ForBALI dan Pasubayan juga menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mencabut ijin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang telah diterbitkan 28 November 2018 lalu kepada PT. TWBI. 

ForBALI menuntut Menteri Susi Pudjiastuti untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Bali atas penerbitan izin tersebut. Kemudian, menuntut Gubernur Bali Wayan Koster agar mengawal isi surat yang dikirimnya ke Presiden RI Joko Widodo terkait permintaan revisi Perpres No.51 Tahun 2014.

Sekaligus agar Gubernur Bali meminta Presiden segera memenuhi isi surat tersebut secepat mungkin. Setiap partai politik yang telah menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa tak luput didesak mengeluarkan sikap tertulis menolak mega proyek tersebut.

Terutama melalui DPP partai masing-masing, agar memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa untuk bisa diwujudkan menjadi keputusan politik di level kekuasaan.

Baik di DPR RI, DPRD Bali, maupun DPRD kabupaten/kota melalui mekanisme rapat paripurna khusus untuk membahas mengenai reklamasi Teluk Benoa.

Terakhir, ForBALI dan Pasubayan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan Perpres No.51 Tahun 2014 dan memberlakukan kembali Perpres No.45 Tahun 2011. Setidak-tidaknya mengembalikan status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. (GUN).

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu